Tanpa Putusan Mahkamah Agung, Pemerintah Harus Terus Membayar Rp. 3,9 Triliun

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hukum dan Hubungan Qqdewa Masyarakat, Abdullah, mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) kerusuhan Maluku pada tahun 1999 menyebabkan pemerintah membayar kompensasi kepada para korban kerusuhan senilai Rp 3,9 triliun. Namun, tanpa keputusan ini, kata Abdullah, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas dampak kerusuhan tersebut. “Itu memang kewajiban pemerintah untuk membangun kembali kondisi yang sudah rusak atau yang perlu diperbaiki. Jadi jangan menafsirkan pemerintah dan kemudian diperintahkan,” kata Abdullah di Mahkamah Agung, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/8). 19/2019). Namun, kata Abdullah, kompensasi sebesar Rp. 3,9 triliun dari pemerintah tidak harus disediakan secara tunai.
Kompensasi juga dapat dibayarkan dalam bentuk membangun kembali fasilitas yang terkena dampak kerusuhan. “Jadi itu tidak berarti membayar tunai dan tunai. Tapi bisa juga jika dipercepat untuk dibangun secara individual atau bagaimana kita belum tahu. Itu semua kebijakan pemerintah,” katanya. Mahkamah Agung juga tidak memberikan batasan waktu kapan pemerintah harus melakukan pembayaran kompensasi. Abdullah mengatakan, Mahkamah Agung hanya menjembatani keinginan korban kerusuhan yang menuntut tanggung jawab pemerintah. “Masalah eksekusi tergantung pada pemerintah mengalokasikan anggarannya,” kata Abdullah.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permintaan PK pemerintah terkait aksi kelas (perwakilan kelompok) yang diajukan oleh para korban kerusuhan Maluku pada tahun 1999. Artinya, pemerintah harus melakukan putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu memberikan kompensasi sebesar Rp 3,9 triliun untuk korban kerusuhan sebagai penggugat. “Ditolak oleh Mahkamah Agung karena alasan yang diajukan oleh pemerintah dalam PK dalam gugatan class action tidak berdasar menurut hukum. Dengan keputusan itu, keputusan kasasi tetap berlaku,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro ketika dihubungi oleh Kompas.com pada hari Senin. Gugatan kelompok itu mewakili 213.217 kepala keluarga korban kerusuhan. Perwakilan para korban kerusuhan menuntut 11 pejabat negara, yaitu Presiden, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koordinator Bidang Politik, Menteri Koordinator Bidang Politik , Urusan Hukum dan Hukum, Menteri Keuangan, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara dan Perwakilan Pemerintah Daerah Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*