PTUN membatalkan SK Anies atas pembatalan izin klaim dari Pulau H

Kondsi deretan rumah toko siap huni di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019). Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Bangunan itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor yang sudah jadi, serta 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) QQDewa membatalkan keputusan (SK) gubernur Jakarta, Anies Baswedan, tentang pembatalan izin pemulihan Pulau H di Teluk Jakarta. PT Taman Harapan Indah diketahui menggugat SK Anies. “Untuk mengabulkan klaim penggugat secara keseluruhan. Untuk menyatakan keputusan terdakwa dalam bentuk Keputusan Gubernur Jakarta, Daerah Khusus Ibukota No. 1409, Tahun 2018, tanggal 6 September 2018, sehubungan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jakarta, Keputusan No. 2637 Tahun 2015 tentang pemberian izin klaim ke Pulau H PT Taman Harapan Indah “, membaca putusan para hakim PTUN Jakarta yang dikutip oleh Kompas.com dari situs resmi PTUN di Jakarta, ptun-jakarta.go.id, Senin (29/7/2019). Dalam putusannya, Pengadilan Administratif mewajibkan Anies untuk menjadi terdakwa untuk mencabut keputusan terkait pembatalan izin klaim Pulau H. “Mengharuskan terdakwa untuk memproses izin perpanjangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Pemulihan Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah sesuai dengan peraturan berlaku, “kata putusan lain. PTUN Jakarta memutuskan kasus 24 / G / 2019 / PTUN.JKT pada 9 Juli 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*